Trenggalek | Mahkota - Sidang paripurna yang di gelar hari selasa 11 september 2012 di gedung DPRD kabupaten Trenggalek tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2012.
Dalam sikap poloitiknya Fraksi Karya Nasional menyampaikan Pandangan Umum tentang Perjalanan APBD tahun anggaran 2012 bahwa pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 sangat-sangat terlambat dan jauh dari yang kita harapakan.
Kegiatan besar dan prioritas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,mestinya bisa di laksanakan lebihawal dan mendapat priroritas utama di banding dengan kegiatan lain.seperti pembagunan jalan,jembatan dan bantuan-bantuan kepada masyarakat.karena kegiatan tersebut benar-benar sangat di tunggu masyarakat.
Secara tersirat fraksi Karya Nasional juga mengingatkan bahwa APBD tahun anggaran 2012 telah di tetapkan pada 27 desember 2011, mestinya secara logika pada awal-awal tahun 2012 sudah di persiapkan perangkat lunak yang menyertai APBD tersebut.
Sehingga segera di aplikasikan.akan tetapi sampai saat ini serapan untuk belanja langsung APBD tahun anggaran 2012 masih dibawah 30%.hal ini bukan di sebabkan karena faktor perencanaan teknis akan tetapi semata-mata karena keragu-raguan eksekutif dalam mengambil kebijakan.
Selanjutnya fraksi Karya Nasional juga menyoroti tentang soliditas dan kinerja aparatur /SKPD yang terkesan lambat,monoton dan parsial sehingga belum nampak koordinasi antar SKPD yang mengakibatkan tujuan akhir atau goal dari seluruh kegiatan tidak jelas.
Keadaan ini di perparah juga dengan penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kompetensi di beberapa SKPD maka lengkap sudah penderitaan yang ada.kami meminta agar saudara Bupati mengambil langkah nyata dan kongkrit agar prinsip the right man on the right place bisa di wujudkan.
Selain itu juga di tekankan pentingnya arti sebuah kemitraan dengan selalu menjaga indepensi masing-masing,tidak saling intervensi dan tidak saling menjatuhkan.kunci dari semua itu adalah jangan ada dusta diantara kita.transparansi/keterbukaan mulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi mutlak di perlukan.
Secara keseluruhan pada rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2012 Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.55 milyar lebih atau naik sebesar 5,595%.
Kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 0,57% atau Rp.382 juta lebih menurut eksekutif mungkin sebuah prestasi.namun bagi kami justru sangat memprihatinkan sebab tidak mencerminkan idealisme yang melatar belakangi dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah.selain itu rekening lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami kenaikan yang tidak signifikan.padahal hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan seharusnya ada kenaikan yang signifikan.fraksi karya nasional memohon agar di jelaskan proyeksi pendapatan daerah yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal serta asumsi sumber pendanaan yang di gunakan untuk penyertaan modal ke bank jatim sebesar Rp.15 milyar.
Dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2012,sesuai Permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2012,pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk meng-anggararkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota dan desa pada kelompok belanja tidak langsung.
Berpijak dari hal tersebut fraksi Karya Nasional meminta penjelasan tentang kebijakan DED (Detail Engineering Design),kebijakan eksekutif terkait penggunaan dana DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau).
Sedang anggaran pengadaan tanah jalan tembus pasar hewan kecamatan Durenan,Rancangan Perubahan APBD 2012 apakah sudah di programkan dengan beberapa kegiatan yang harus di sinergikan dengan kebijakan Nasional.(Yul)
Dalam sikap poloitiknya Fraksi Karya Nasional menyampaikan Pandangan Umum tentang Perjalanan APBD tahun anggaran 2012 bahwa pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 sangat-sangat terlambat dan jauh dari yang kita harapakan.
Kegiatan besar dan prioritas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,mestinya bisa di laksanakan lebihawal dan mendapat priroritas utama di banding dengan kegiatan lain.seperti pembagunan jalan,jembatan dan bantuan-bantuan kepada masyarakat.karena kegiatan tersebut benar-benar sangat di tunggu masyarakat.
Secara tersirat fraksi Karya Nasional juga mengingatkan bahwa APBD tahun anggaran 2012 telah di tetapkan pada 27 desember 2011, mestinya secara logika pada awal-awal tahun 2012 sudah di persiapkan perangkat lunak yang menyertai APBD tersebut.
Sehingga segera di aplikasikan.akan tetapi sampai saat ini serapan untuk belanja langsung APBD tahun anggaran 2012 masih dibawah 30%.hal ini bukan di sebabkan karena faktor perencanaan teknis akan tetapi semata-mata karena keragu-raguan eksekutif dalam mengambil kebijakan.
Selanjutnya fraksi Karya Nasional juga menyoroti tentang soliditas dan kinerja aparatur /SKPD yang terkesan lambat,monoton dan parsial sehingga belum nampak koordinasi antar SKPD yang mengakibatkan tujuan akhir atau goal dari seluruh kegiatan tidak jelas.
Keadaan ini di perparah juga dengan penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kompetensi di beberapa SKPD maka lengkap sudah penderitaan yang ada.kami meminta agar saudara Bupati mengambil langkah nyata dan kongkrit agar prinsip the right man on the right place bisa di wujudkan.
Selain itu juga di tekankan pentingnya arti sebuah kemitraan dengan selalu menjaga indepensi masing-masing,tidak saling intervensi dan tidak saling menjatuhkan.kunci dari semua itu adalah jangan ada dusta diantara kita.transparansi/keterbukaan mulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi mutlak di perlukan.
Secara keseluruhan pada rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2012 Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.55 milyar lebih atau naik sebesar 5,595%.
Kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 0,57% atau Rp.382 juta lebih menurut eksekutif mungkin sebuah prestasi.namun bagi kami justru sangat memprihatinkan sebab tidak mencerminkan idealisme yang melatar belakangi dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah.selain itu rekening lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami kenaikan yang tidak signifikan.padahal hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan seharusnya ada kenaikan yang signifikan.fraksi karya nasional memohon agar di jelaskan proyeksi pendapatan daerah yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal serta asumsi sumber pendanaan yang di gunakan untuk penyertaan modal ke bank jatim sebesar Rp.15 milyar.
Dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2012,sesuai Permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2012,pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk meng-anggararkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota dan desa pada kelompok belanja tidak langsung.
Berpijak dari hal tersebut fraksi Karya Nasional meminta penjelasan tentang kebijakan DED (Detail Engineering Design),kebijakan eksekutif terkait penggunaan dana DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau).
Sedang anggaran pengadaan tanah jalan tembus pasar hewan kecamatan Durenan,Rancangan Perubahan APBD 2012 apakah sudah di programkan dengan beberapa kegiatan yang harus di sinergikan dengan kebijakan Nasional.(Yul)
0 komentar:
Posting Komentar